SULSEL - Debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden digelar di pelataran Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023 lalu.
Tiga pasangan capres dan cawapres telah beradu gagasan dengan seru untuk menarik simpati pemilih. Hal lain yang menarik yang luput dikulik adalah tentang lokasinya.
Gedung KPU RI sendiri yang menjadi venue debat capres merupakan bangunan bersejarah peninggalan era Hindia Belanda.
Masa kolonial Belanda, Jalan Imam Bonjol yang terbentang di depan Gedung KPU namanya Nassau Boulevard dan masuk dalam kawasan Nieuw Gondangdia yang sekarang dikenal dengan nama Menteng.
Gedung yang dijadikan markas KPU RI dibangun sejak 1936 dan rampung pada 12 April 1955. Usianya kini sudah 90 tahun.
Awalnya, bangunan ini difungsikan sebagai Gedung Pusat Perkebunan Negara (PPN) yang berperan sangat penting di awal kemerdekaan Indonesia sebagai wadah persatuan perusahaan perkebunan dan pertanian yang dinasionalisasikan dari perusahaan-perusahaan Belanda.
Baca juga:
Tony Rosyid: PKB Masuk Koalisi KPP?
|
Dikutip dari laman resmi KPU RI dan PT Indah Karya (Persero), desain Gedung PPN dibuat oleh A.W. Gmelig Meyling.
Arsitek Belanda tersebut merupakan Wakil Direktur Biro Ingenieurs Bureau Ingenegeren-Vrijburg (IBIV) NV. Perusahaan ini didirikan di Bandung pada tanggal 1 Mei 1936 dengan nama NV Ingenieurs Bureau Ingenegeren-Vrijburg (IBIV) oleh Ir. A.C. Ingenegeren dan Ir. G.S. Vrijburg.
Perusahaan ini kemudian menjadi salah satu perusahaan konsultansi paling produktif pada saat itu, dengan mengerjakan sekitar 700 proyek mulai tahun 1936 hingga 1957.
Sejumlah bangunan penting yang dirancang oleh perusahaan ini saat itu meliputi hanggar pesawat terbang di Bandung, Jakarta, dan Madiun (1938), pabrik Kertas Leces di Probolinggo (1938), dan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor (kini menjadi kampus IPB Baranangsiang), Kantor pusat Bank Industri Negara di Jakarta (1955, kini menjadi gedung Sentra Mandiri), gedung Perhimpunan Ilmu Alam Indonesia di Bandung (1956, kini menjadi Balai Pertemuan Ilmiah ITB), dan sejumlah gedung di dalam kompleks Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung (kini menjadi ITB).
Baca juga:
Anies Bakal Melanjutkan IKN?
|
Pada tahun 1961, pemerintah resmi menasionalisasi perusahaan ini dan menetapkan perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan negara (PN) dengan nama PN Indah Karya.
Pada tahun 1971, pemerintah mengubah status perusahaan ini menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero) Indah Karya yang disingkat PT. Indah Karya (Persero) yang dikini dipimpinin oleh Ir. Sapri Pamulu, M.ASCE., Ph.D.
Konstruksi fondasi bangunan gedung ini dikerjakan oleh Ir. P Tool bekerja sama dengan kontraktor Nedam. Untuk penyelesaian bangunannya digarap oleh Hollandsche Beton Maatschappij (HBM).
Gedung PPN pernah jadi bangunan tertinggi di Jakarta pada saat itu, yang terdiri dari 4 lantai. Setiap lantai memiliki ketinggian sekitar 5 meter untuk mengantisipasi faktor cuaca panas.
Gedung PPN kemudian beralih fungsi menjadi kantor Lembaga Pemilihan Umum (LPU) pada 1987.
LPU tadinya berkantor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur lalu pindah ke Gedung PPN karena bangunan sebelumnya dianggap sudah tak layak.
LPU merupakan lembaga bentukan Presiden Soeharto sejak 1970. Setelah Soeharto lengser, namanya diganti jadi KPU melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 dengan peranan, fungsi, dan struktur organisasinya makin diperkuat.
Gedung KPU RI telah menjadi saksi perjalanan panjang politik Indonesia sejak orde baru hingga reformasi saat ini.